Tolak Revisi UU KPK, Sejumlah Mahasiswa Kepung Gedung DPR

Baner Iklan 1, 2, 3

RIAUEXPOSE.COM, Jakarta – Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan Gedung MPR/DPR/DPD, berakhir Kamis malam (19/9).

Mereka mewarnai aksinya yang berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto depan kompleks parlemen itu dengan menyanyikan yel-yel yang menyuarakan penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK.

Para mahasiswa itu juga mewarnai aksinya dengan memukul-pukul dan mendorong-dorong pagar Gedung MPR/DPR/DPD agar diizinkan masuk bertemu anggota dewan.

Secara bergantian, perwakilan mahasiswa dari Universitas Indraprasta, Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramidana, dan Universitas Moestopo berorasi mengkritik sikap DPR dan pemerintah Mereka menganggap regulasi yang akan disahkan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan menyatakan reformasi sedang dikorupsi saat ini.

“DPR sedang ugal-ugalan dan mengebut legislasi yang tidak berpihak pada masyarakat,” ujar salah seorang mahasiswa dari atas mobil komando.

Baner Iklan 1, 2, 3

Dalam aksinya, para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang menunjukkan dukungan kepada KPK. Salah satu spanduk yang mereka bentangkan di pagar Gedung MPR/DPR/DPD bertuliskan ‘Gedung ini Disita Mahasiswa’.

Kemudian, terbentang juga spanduk yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah.

Sebelum membubarkan diri, massa mahasiswa mengucapkan sumpah mahasiswa. Ketua BEM UI, Manik Marganamahendra, kemudian mengimbau massa agar mahasiswa bubar.

“Untuk tutup aksi ini kita akhiri dengan semangat kita sumpah mahasiswa, berdiri kawan-kawan,” ucap Manik.

Sebelumnya, pihak mahasiswa juga telah menyetujui beberapa hal dari pertemuan dengan DPR RI. Manik mengungkap hasil tersebut merupakan hasil terbaik.

Berikut ini poin-poin kesepakatan antara mahasiswa dan DPR RI:
1. Aspirasi masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan semua anggota Dewan.
2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan semua mahasiswa yang hadir dalam pertemuan pada 19 September ini, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara setiap RUU lainnya yang belum disahkan.
3. Sekjen DPR menjanjikan akan sampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum 24 September 2019.
4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa pada anggota DPR untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan.

BANNER PKBM

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.