Tak Kunjung Ditemui Walikota, Ratusan Guru Ancam Melakukan Aksi Kembali

Baner Iklan 1, 2, 3

RIAUEXPOSE.COM, Pekanbaru – Ratusan guru SD dan SMP yang sudah bersertifikasi untuk ketiga kalinya kembali gruduk kantor Walikota Pekanbaru untuk menuntut direvisinya Perwako Nomor 7 Pasal 9 Ayat 8 Tahun 2019 tentang dihapusnya Tunjangan Penambahan Profesi.

Namun tampaknya dari hasil aksi guru hari ini, Pemko Pekanbaru belum berminat untuk merevisi Perwako yang menegaskan tidak adanya tambahan tunjangan untuk guru yang telah sertifikasi menerima tunjangan sertifikasi dan TPP sekaligus.

“Guru – guru sudah sepakat, kami akan terus melakukan aksi, hari ini, besok dan seterusnya sampai Pak Walikota menjumpai kami. Kami ingin jawaban ia atau tidak, seandainya tidak, tentu kami akan mengambil langkah – langkah berikutnya,” jelas Zulfikar selaku juru bicara ratusan guru tersebut.

Dikatakan kembali oleh Zulfikar, ratusan guru tersebut semakin bersemangat untuk kembali menggelar aksi yang serupa pada esok hari dengan jumlah masa yang akan semakin bertambah. Hal itu dikatakannya karena ratusan guru tersebut mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melarang pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) untuk guru daerah.

Baner Iklan 1, 2, 3

“Kami lebih percaya diri karena sebenarnya KPK tidak pernah melarang pemberian TPP untuk PNS dari daerah untuk guru dan ASN lainnya. Apalagi, landasan Perwako ini dari Permendagri dan Permendikbud seharusnya tidak lebih kuat daripada undang – undang tentang guru dan dosen,” katanya dengan tegas.

Terkait isu yang menyebutkan terkait aksi dari ratusan guru banyak murid yang terlantar dan terpaksa diliburkan, Zulfikar tak menampiknya. Namun menurut Zulfikar ada beberapa sekolah yang masih terus malaksan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Yaitu dengan guru-guru honor yang tetap mengajar selama guru bersertifikasi melakukan aksi unjuk rasa.

“Ada yang libur karena guru – gurunya ada disini. Tetapi ada juga tetap mengajar, karena kepala sekolah tidak ikut aksi dan ada guru – guru honor,” tukasnya.

Untuk diketahui, hari ini adalah ketiga kalinya guru bersertifikasi SD dan SMP se-Kota Pekanbaru melakukan aksi untuk rasa di Kantor Walikota Pekanbaru. Bukan hanya di kantor Walikota, namun ratusan guru ini juga mendatangi DPRD Kota Pekanbaru untuk meminta direvisinya Perwako Nomor 7 Tahun 2019. (rxp/her)

BANNER PKBM

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.