Hingga Akhir Januari 2019, Perolehan Pajak Bahan Bakar Riau capai Rp60,67 Miliar

RIAUEXPOSE.COM, Pekanbaru – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau membukukan perolehan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) periode 1-30 Januari 2019 sebesar Rp60,67 miliar.

“Perolehan PBB-KB sebesar Rp60,67 miliar atau baru 7,64 persen dari target ditetapkan sebesar Rp794,21 miliar sepanjang tahun 2019,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Indra Putrayana, melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Ispan, di Pekanbaru.

Menurut dia, progres perolehan PBB-KB selama Januari 2019 masih sesuai dengan target pada bulan tersebut, namun pada bulan-bulan berikutnya akan dipacu dengan menggencarkan sosialisasi pentingnya warga membayar pajak dirangkaikan dengan kegiatan operasi tertib (opstib).

Ia menjelaskan, opstib adalah operasi penertiban melalui upaya penegakan Perda No.8 tahun 2011 tentang pajak daerah yang dilaksanakan bersama Satpol PP dan instansi terkait lainnya.

“Pungutan PBB-KB tersebut merujuk pada Perda Provinsi Riau No. 8 tahun 2011 yang mengatur tentang pajak daerah, pasal 20 dipungut pajak atas setiap penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan pasla 21 tentang obejk pajak adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air,” katanya.

Ia menjelaskan, bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Sedangkan subjek pajaknya (pasal 22) adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adlaah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, umum dan bukan umum.

“Untuk pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaran bermotor, seperti produsen, importir bahan bakar kendaraan bermotor, untuk keperluan dijual dan digunakan sendiri,” katanya.

Sementara itu, dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk tarifnya subsidi ditetapkan sebesar 5 persen, dan non subsidi ditetapkan sebesar 10 persen.Tarif PBB-KB berubah jika pemerintah mengubah tarif sesuai dengan ketentuan perundangan.

BANNER PKBM

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.