Hati-Hati, Caleg Yang Tak Laporkan LPPDK Akan Hangus

RIAUEXPOSE.COM, Pekanbaru – Calon Legislatif (Caleg) yang terpilih terancam dibatalkan karena tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang akan diserahkan pada tanggal 26 April hingga 2 Mei 2019.

“Jika tidak menyerahkan laporan peneriman dan pengeluaran dana kampanye akan diberikan sanksi, yakni dibatalkan caleg dalam pelantikan walaupun caleg memiliki suara tertinggi untuk dilantik menjadi anggota dewan dan DPD,” kata Komisioner KPU Riau divisi Hukum dan Pengawasan, Firdaus, Jumat (22/03).

Firdaus menjelaskan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Calon Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Dikatakan Firdaus, pada Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

BANNER PKBM

“Nah, di pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon,”

“Jadi itu resikonya jika tak serahkan LPPDK, maka caleg partainya akan dibatalkan, kalau terpilih,” jelas Firdaus.

Bukan hanya itu saja, Firdaus juga berharap pada Pesta Demokrasi yang akan berlangsung pada tanggal 17 April mendatang berjalan dengan aman, damai dan tak ada terjadi sengketa.

“Memang potensi sengketa Pemilu itu aja, jangankan beda partai, satu partai beda nomor urut aja bisa bersengketa, tapi kami harap tidak begitu banyak,” pungkasnya.

Ketua KPU Riau, Ilham M Yasir mengatakan batasan sumbangan kampanye untuk parpol mencapai Rp25 miliar untuk kelompok atau badan usaha non pemerintah. Sementara, untuk sumbangan perseorangan, batasannya adalah Rp2,5 miliar.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Ilham M Yasir menjelaskan pada Pesta Demokrasi kali ini baik pribadi ataupun swasta masih dapat menyumbangkan uang untuk Partai Politik.

“Untuk kampanye partai politik (parpol), persorangan atau pribadi bisa menyumbang sampai Rp2,5 miliar. Sementara, untuk kelompok atau badan usaha non pemerintah, batas sumbangannya Rp25 miliar,” jelas Ilham.

Ilham juga mengatakan untuk sumbangan kampanye untuk Partai Politik (Parpol) pada Pemilu 2019 kali ini kali ini meningkat jika dibandingkan pada Pemilu tahun 2014 yang lalu.

“Kalau dibandingkan dengan Pemilu 2014, Pemilu yang sekarang memang lebih besar. Sumbangan dari perorangan hanya diperbolehkan maksimal Rp1 miliar, sedangkan kelompok atau badan usaha non pemerintah Rp7,5 miliar. Pungkas Ilham. (rxp/her)

Baner Iklan 1, 2, 3

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.