Beredar Isu Wakil Bupati Bengkalis Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pipa Transmisi, Berikut Tanggapan Polda Riau

Baner Iklan 1, 2, 3

RIAUEXPOSE.COM, Pekanbaru – Kepolisian Daerah Riau membantah penetapan tersangka wakil Bupati Bengkalis, Muhammad dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.

Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto di Pekanbaru, Kamis,mengatakan bahwa penyidik baru melakukan gelar perkara internal yang digelar di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri hari ini.

Namun, dalam gelar perkara tersebut tidak menyebutkan status Muhammad sebagai tersangka. Dia mengatakan bahwa keputusan gelar perkara adalah untuk kembali melakukan pendalaman dalam dugaan korupsi tersebut.

“Benar, baru selesai gelar di Direktorat Tipikor Mabes. Hasil (gelar perkara), masih perlu pendalaman lagi,” katanya.

Setelah Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, menyandang status tersangka KPK dalam kasus korupsi berbeda, kali ini Muhammad, disebut menyandang status yang sama.

Muhammad diduga terlibat kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kabupaten Indragiri Hilir. Proyek tersebut menggunakan dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2013. Kasus itu sendiri ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Riau.

Dalam kasus ini, Muhammad diketahui merupakan calon pesakitan keempat. Adapun tiga pesakitan lainnya adalah, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Saat ini, perkara ketiganya telah bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Muhammad sempat dikabarkan telah menyandang status tersangka berdasarkan Nota Dinas Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpidkor) pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang beredar. Nota dinas itu diketahui bernomor : B/ND-23/VI/2019/Ditpidkor tertanggal 13 Juni 2019.

Baner Iklan 1, 2, 3

Nota dinas itu ditujukan kepada sejumlah pihak di internal Ditpidkor Mabes Polri berdasarkan rujukan surat Kapolda Riau Nomor: B/639/VI/RES.3.3.5/2019/Reskrimsus tertanggal 11 Juni 2019 perihal Permohonan Gelar Perkara.

Berdasarkan surat rujukan tersebut, maka pihak-pihak yang menerima nota dinas tersebut diminta hadir mengikuti gelar perkara kasus tersebut atas nama tersangka Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Gelar perkara itu dilakukan di salah satu ruangan di Ditpidkor Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (13/6) sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam gelar perkara itu, pihak Bareskrim mendengarkan paparan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau selaku pihak yang menangani perkara tersebut.

Sunarto sendiri tidak menampik adanya proses gelar perkara tersebut. Dari gelar perkara itu telah menghasilkan suatu keputusan, namun tidak terkait penetapan Muhammad sebagai tersangka.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, juga membenarkan adanya proses gelar perkara itu. Dia juga memastikan bahwa Muhammad belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Itu (Muhammad sebagai tersangka) belum pasti,” kata Gidion melalui sambungan telepon.

Menurut dia, gelar perkara itu merupakan gelar perkara internal, dan masih ada gelar perkara berikutnya. “Gelarnya itu kan masih gelar internal Ditpidkor. Masih ada gelar lagi dengan Karo Wasidik,” tuturnya.

“(Memang) persyaratan normatifnya gitu,” ujarnya.

Untuk Diketahui, Muhammad pernah dihadirkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, akhir Maret 2019 lalu. Saat itu, dia dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa. Meski sebelumnya dia sempat dua kali mangkir.

BANNER PKBM

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.